Multitude Insights perusahaan baru-baru ini mengumumkan mendapatkan pendanaan awal sebesar 10 juta dolar AS (sekitar 144 miliar won Korea). Perusahaan ini bertujuan merevolusi analisis data dan penempatan lintas yurisdiksi lembaga penegak hukum melalui platform berbagi kecerdasan buatan. Platform ini bernama BLTN, yang dikembangkan berdasarkan "Sistem Peringatan Nasional" yang secara tradisional digunakan untuk pengiriman informasi cepat. Dalam pekerjaan kepolisian yang sangat bergantung pada pertukaran informasi, BLTN dapat membantu berbagi data tentang tersangka, orang hilang, dan situasi berbahaya secara lebih efisien.
Co-founder sekaligus CEO Multitude Insights, Matt White, menunjukkan bahwa sebagian besar organisasi kepolisian di berbagai daerah kurang efisien karena kekurangan sistem analisis dan pertukaran informasi. Ia menegaskan, "Daripada petugas harus mencari informasi melalui email atau menelepon departemen tetangga, lebih baik mereka langsung melakukan tindakan di komunitas."
Saat ini, banyak perangkat lunak penyelidikan kejahatan tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan tidak mendukung pertukaran informasi secara real-time. Multitude Insights berupaya mengatasi masalah ini. Karena keterbatasan teknologi di masa lalu, banyak data yang terkumpul sering hilang di email atau layanan daftar.
White menyatakan bahwa kecerdasan buatan bukan untuk menggantikan pengambilan keputusan, melainkan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan manusia. AI akan berperan sebagai penyedia informasi, bukan pengambil keputusan. Platform ini bertujuan menampilkan informasi terkait yang penting agar pengguna dapat membuat penilaian sendiri. Ia menambahkan, teknologi ini akan memberdayakan petugas lapangan dan dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap kesalahan prediksi AI.
Putaran pendanaan ini menarik minat dari beberapa perusahaan modal ventura utama. Multitude Insights berencana memanfaatkan dana tersebut untuk memperluas integrasi platform, mendorong adopsi teknologi ini oleh lembaga penegak hukum, dan mendukung operasional yang lebih efisien dan kolaboratif.